BENGKULU, CariBengkulu.com – Kabar penting datang dari pusat pemerintahan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dijadwalkan akan mengunjungi Provinsi Bengkulu bersama 13 pejabat kementerian terkait. Kunjungan ini memiliki agenda krusial: mengevaluasi langsung progres pembangunan Pulau Enggano dan normalisasi alur Pelabuhan Pulau Baai, yang menjadi fokus utama dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025.

Semula dijadwalkan pada 9 September 2025, kunjungan Menko AHY akhirnya diundur menjadi 12 September 2025. Perubahan jadwal ini tidak mengurangi urgensi agenda, melainkan memastikan kunjungan pejabat pusat dapat berjalan optimal. Sebelum kedatangan Menko AHY, Provinsi Bengkulu juga akan menyambut kunjungan Wakil Menteri Transmigrasi pada 9-10 September.

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap bersiap total menyambut rombongan pejabat dari Jakarta. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, telah digelar sejak awal September untuk mematangkan persiapan.

Inpres 12/2025: Bukti Serius Pusat Menangani Masalah Bengkulu

Kunjungan para menteri ini merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 12 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025. Inpres ini menjadi solusi darurat saat Pelabuhan Pulau Baai mengalami pendangkalan parah selama empat bulan, dari Maret hingga Juni 2025. Pendangkalan ini tak hanya melumpuhkan distribusi barang dan orang di Bengkulu, tetapi juga mengisolasi Pulau Enggano yang bergantung penuh pada akses laut.

Berkat Inpres ini, Pelindo dan pihak terkait bisa bergerak cepat untuk melakukan pengerukan alur tanpa terhambat regulasi yang berbelit-belit. Hasilnya, Pelabuhan Pulau Baai kini sudah normal dan kembali beroperasi. Namun, Inpres tersebut memiliki batas waktu dan telah berakhir pada 31 Agustus 2025. Kunjungan Menko AHY ini menjadi momen penting untuk melihat hasil konkret dari Inpres tersebut dan menentukan langkah selanjutnya.

"Inpres ini adalah langkah luar biasa dari pemerintah pusat. Ini menandakan bahwa Bengkulu, terutama Pulau Enggano sebagai pulau terluar, menjadi etalase dan etalase terdepan Indonesia. Karena itu, pembangunan di sana menjadi prioritas," ujar Wakil Gubernur Mian.

Paparan Langsung oleh Gubernur: Akses Enggano dan Pulau Baai Dipastikan Lancar

Dalam rapat persiapan yang dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Wakil Gubernur Mian menekankan pentingnya kesiapan Pemprov Bengkulu untuk memaparkan kondisi terkini. Menurut Mian, Gubernur Helmi Hasan akan menyampaikan langsung progres pembangunan Enggano dan Pelabuhan Pulau Baai kepada rombongan Menko AHY.

“Kita harus mampu memaparkan kondisi Provinsi Bengkulu. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur, dan kondisi Pulau Enggano serta rencana pembangunan infrastruktur pelabuhan juga akan disampaikan,” kata Mian.

Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denny, menambahkan bahwa laporan yang disiapkan akan menjelaskan secara detail kondisi di lapangan. “Laporan kita nanti akan menjelaskan kondisi Enggano dan bagaimana akses di Pulau Baai saat ini sudah tidak lagi mengalami hambatan,” jelasnya.

Dengan kehadiran langsung para pejabat kementerian, termasuk Menko AHY, Pemprov Bengkulu berharap dukungan pusat untuk pembangunan di Pulau Enggano semakin konkret dan berkelanjutan. Kunjungan ini bukan hanya sekadar seremoni, melainkan momentum untuk mempercepat pembangunan strategis yang selama ini menghadapi kendala akses dan infrastruktur. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan kesejahteraan masyarakat, terutama di Pulau Enggano, akan semakin meningkat.