Bengkulu –Warga Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, kini berada dalam kondisi kritis akibat terisolasinya jalur laut ke pulau tersebut. Akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, tak ada kapal yang bisa bersandar ke Enggano dalam sebulan terakhir, menyebabkan ribuan ton hasil pertanian warga tak bisa keluar pulau dan ratusan keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Herwin Kauno, perwakilan masyarakat Enggano, mengungkapkan bahwa saat ini lebih dari 1.000 ton pisang hasil panen petani terpaksa dibuang ke laut karena tidak bisa dijual. Ia memperkirakan kerugian mencapai Rp 5 miliar hanya dalam waktu satu bulan.

“Bayangkan, tiap minggu kami bisa panen 250 ton pisang. Tapi semuanya membusuk karena tidak ada kapal yang datang. Pisang, ikan, bahkan emping melinjo jadi sampah karena tidak bisa keluar pulau,” ujar Herwin saat bertemu Plt Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Senin (5/5/2025).

Selain kerugian ekonomi, masyarakat Enggano juga menghadapi ancaman krisis logistik. Bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan kebutuhan harian lainnya mulai langka. Herwin menyebut, jika tidak ada tindakan cepat, kelangkaan ini bisa berubah menjadi krisis kemanusiaan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Plt Sekda Herwan Antoni menyatakan telah melaporkan kondisi tersebut kepada Gubernur Bengkulu dan berkoordinasi dengan Pelindo. Bahkan, Gubernur dikabarkan telah meminta agar Kementerian Perhubungan mengalihkan pengelolaan alur pelayaran ke pemerintah daerah apabila Pelindo tidak mampu menyelesaikan masalah pendangkalan.

“Kalau Pelindo tidak sanggup, kibarkan saja bendera putih. Ini soal nyawa dan hajat hidup orang banyak, bukan sekadar angka,” tegas Herwan.

Saat ini, Pelindo menyebut telah mengerahkan sejumlah alat berat dan mendatangkan kapal keruk berukuran besar yang dijadwalkan mulai beroperasi Mei 2025. Namun, masyarakat menilai langkah tersebut sudah sangat terlambat.

Sebagai bentuk desakan, warga Enggano tengah mempertimbangkan untuk menggugat Pelindo secara hukum atas kerugian ekonomi yang mereka alami. Pemerintah provinsi pun menyatakan siap memberikan pendampingan hukum jika diperlukan.

“Ini bukan hanya soal ekonomi, ini soal keadilan. Kalau kami terus dibiarkan, apa negara masih hadir untuk pulau-pulau terluar seperti kami?” pungkas Herwin.

Warga Enggano juga meminta agar dalam waktu dekat dikirimkan kapal logistik bantuan dari TNI AL, Polairud, atau instansi lain guna menyalurkan kebutuhan pokok. Mereka berharap pemerintah pusat dan daerah tidak lagi memberi janji, tapi turun tangan langsung menangani situasi yang makin memburuk.