BENGKULU, CariBengkulu.com— Gubernur Bengkulu Helmi Hasan tengah jadi sorotan publik. Kebijakannya yang mengadopsi sejumlah program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai pro-kontra, mulai dari larangan siswa membawa motor ke sekolah, hingga respons cepat lewat TikTok. Namun bagi Helmi, ini bukan soal meniru, tapi soal keberpihakan terhadap rakyat, khususnya generasi muda.

“Insya Allah, hal baik tidak hanya kita duplikasi, tapi juga kita sesuaikan dengan Bengkulu. Kita ingin anak-anak kita lebih aman dan sehat,” ujar Helmi saat diwawancarai, Kamis (1/5/2025).

Tragedi Dua Siswi Jadi Pemantik

Langkah ini muncul usai insiden memilukan yang menimpa dua siswi di Bengkulu yang tewas setelah tersenggol truk batu bara saat berkendara ke sekolah. “Ini bukan hanya tentang aturan, tapi tentang nyawa anak-anak kita,” kata Helmi dengan nada prihatin.

Helmi menyebut, banyak siswa belum cukup umur untuk berkendara, tidak memiliki SIM, bahkan tak mengenakan helm. “Kalau kita biarkan, maka kita abai sebagai pemerintah. Ini saatnya kita ambil tindakan,” tegasnya.

Manfaat Lebih dari Sekadar Larangan

Menurut Helmi, kebijakan larangan bermotor bukan hanya mencegah kecelakaan. “Kalau siswa jalan kaki atau naik angkutan sekolah, mereka bangun lebih pagi, lebih sehat, dan lebih membaur tanpa sekat sosial,” ungkapnya. Ia yakin ini dapat membentuk karakter disiplin dan menumbuhkan solidaritas antar siswa.

Dituding Tiru Dedi Mulyadi, Helmi Hasan Tak Gusar

Banyak yang menyebut Helmi meniru gaya Dedi Mulyadi, termasuk cara berkomunikasi lewat TikTok. Bahkan, julukan “Gubernur TikTok” pun melekat padanya. Namun ia menanggapi santai, bahkan terbuka soal efisiensi anggaran yang ia lakukan.

“Dulu biaya publikasi Pemprov bisa Rp51 miliar. Sekarang saya potong 89 persen dan dananya dialihkan ke pembangunan jalan. TikTok ini kerja, bukan gaya-gayaan,” tegas Helmi.

Benarkah Kebijakan Jabar Cocok Diterapkan di Bengkulu?

Meski niat Helmi dinilai mulia, banyak pihak mempertanyakan efektivitas meniru kebijakan Jawa Barat di Provinsi Bengkulu. Kapasitas fiskal yang sangat berbeda menjadi salah satu sorotannya.

PAD Bengkulu hanya sekitar Rp1 triliun, jauh di bawah Jawa Barat yang mencapai lebih dari Rp20 triliun. Artinya, program besar ala Jabar perlu disesuaikan agar tidak menjadi beban APBD.

Selain itu, angka kemiskinan di Bengkulu masih tinggi, 14,71% pada 2024, hampir dua kali lipat dari Jawa Barat. “Kebijakan harus realistis dan kontekstual. Adaptasi lebih penting daripada adopsi mentah,” ujar pengamat kebijakan publik, Yuni Rachmadina.

Solusi: Adaptasi dan Kolaborasi Lokal

Jika ingin kebijakan pro-rakyat berhasil, Helmi dinilai perlu memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta, organisasi masyarakat, dan kampus. Dukungan sosial yang kuat bisa menjadi penggerak perubahan.

“Kalau Bengkulu punya kebijakan yang berpihak dan bisa dijalankan dengan sumber daya lokal, maka kita tidak butuh jadi Jawa Barat. Kita cukup jadi Bengkulu yang cerdas dan peduli,” ujar aktivis pendidikan lokal, Rino Ardika.