BENGKULU, Caribengkulu.com— Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu kembali turun ke jalan, memadati kawasan Gedung DPRD pada Selasa (2/9/2025). Berbeda dari aksi-aksi sebelumnya yang sempat diwarnai ketegangan, demonstrasi kali ini mencatatkan sejarah baru sebagai perwujudan demokrasi yang damai, diakhiri dengan pemandangan langka: para mahasiswa, TNI, dan Polri bergotong royong membersihkan sampah.

Aksi yang diprakarsai oleh Aliansi Indonesia Cemas ini berlangsung sejak siang hari, menyuarakan 14 poin tuntutan yang menggugat sejumlah kebijakan pemerintah pusat. Namun, suasana panas khas unjuk rasa seolah tak ada. Sejak awal, massa sudah menunjukkan kedewasaan, mengikuti arahan aparat keamanan untuk menjalani pemeriksaan ketat sebelum memasuki area aksi. Bahkan, momen pemeriksaan ini disebut-sebut mirip dengan pemeriksaan penonton konser, yang disambut kooperatif oleh sebagian besar peserta.

"Kita tidak ingin anarkis, niat kami ingin berdialog bersama dewan. Kami kaum intelektual, jadi harus mencontohkan cara yang elegan," ujar Muhammad Faris Alatas, Koordinator Lapangan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu. Pernyataan ini menjadi benang merah yang mengikat seluruh jalannya aksi. Ribuan mahasiswa itu duduk rapi membentuk lingkaran besar, berdialog langsung dengan jajaran pimpinan DPRD, Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Mardiyono, dan Danrem. Sebuah pemandangan langka di mana para wakil rakyat dan petinggi keamanan duduk lesehan, merasakan terik matahari bersama para demonstran.

Tak hanya diwarnai dialog yang konstruktif, aksi ini juga menyisakan cerita humanis yang tak biasa. Ketika suasana aksi mulai memanas, tak terduga muncul seorang pawang hujan bernama Mardi Kusuma. Ia mengitari area demo sambil menaburkan air dan melakukan ritual. Dengan wajah serius, Mardi menjelaskan bahwa ia ingin meredam panasnya situasi dengan mendatangkan hujan. Meski hingga aksi berakhir langit tetap cerah, doa Mardi seolah tetap terkabul; aksi tetap berjalan damai tanpa insiden.

14 Tuntutan Mahasiswa yang Disampaikan

Puncak dari aksi ini terjadi saat koordinator lapangan Kelvin Mindo membacakan 14 poin tuntutan di hadapan para anggota DPRD. Tuntutan ini mencakup isu-isu krusial yang menyentuh berbagai aspek pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Berikut adalah poin-poin tuntutan tersebut:

1. Menuntut Presiden dan MPR untuk menyikapi perbaikan sistem kenegaraan dan pemerintahan.

2. Menuntut Presiden mengambil sikap untuk menghentikan represifitas TNI dan Polri terhadap masyarakat sipil.

3. Mendesak DPR-RI untuk membatalkan pasal-pasal bermasalah dalam RUU Polri, seperti Pasal 16 ayat (1) a, Pasal 14 ayat (1) huruf e, Pasal 14 ayat (1) huruf g, dan o, Pasal 14 ayat (2) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf n, p, q, Pasal 16A dan Pasal 16B.

4. Menuntut Presiden untuk melakukan Reformasi Polri karena rendahnya tingkat kepercayaan publik, penyalahgunaan wewenang, penegakan hukum yang ugal-ugalan, dan budaya institusi yang tidak humanis.

5. Menolak penguatan militer di ranah sipil dan segera melakukan revisi undang-undang TNI.

6. Mendesak DPR-RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

7. Mendesak DPR RI untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RUU KUHAP serta pasal-pasal yang bermasalah di dalamnya.

8. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, karena berdampak negatif pada sektor kesejahteraan rakyat.

9. Menolak segala bentuk kenaikan pajak.

10. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan praktik rangkap jabatan oleh Menteri maupun Wakil Menteri.

11. Mendesak Partai Politik untuk melakukan pemecatan terhadap Anggota DPR yang tidak berpihak kepada rakyat.

12. Mendesak Presiden untuk melakukan pemecatan terhadap menteri dan jajaran yang tidak berpihak kepada rakyat.

13. Menuntut Presiden untuk mencopot jabatan Kapolri Listyo Sigit karena dalam kepemimpinannya Polri telah melakukan intensitas represifitas yang memakan banyak korban jiwa.

14. Menolak rencana status darurat militer karena hal ini akan menormalisasi kekerasan terhadap sipil.

Komitmen DPRD dan Aksi Bersih-bersih Jadi Penutup

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, memastikan bahwa semua poin akan disampaikan kepada pemerintah pusat. "Semua tuntutan akan kami sampaikan kepada pemegang kebijakan, baik itu Presiden Prabowo dan DPR RI," ungkapnya. Sumardi bahkan berjanji bahwa pada Kamis ini, pihak DPRD akan langsung ke DPR RI untuk memastikan tuntutan telah diserahkan.

Pernyataan itu disambut sorakan lega, meskipun sebagian massa tetap skeptis. "Janji saja tidak cukup, buktikan dengan tindakan," balas salah seorang mahasiswa.

Puncak dari kedewasaan ini terlihat saat aksi usai sekitar pukul 17.30 WIB. Alih-alih langsung membubarkan diri, para mahasiswa spontan memunguti sampah dan membersihkan area di depan gedung dewan. Mereka bergabung dengan anggota TNI dan Polri, mengubah lokasi demonstrasi menjadi area gotong royong massal.

"Bantuin bersih-bersih, biar besok petugas kebersihan tidak repot," kata Riani, seorang mahasiswi sambil memunguti botol plastik. Momen sederhana ini menorehkan kesan mendalam. Aksi unjuk rasa yang identik dengan ketegangan justru diakhiri dengan kolaborasi damai yang menunjukkan rasa saling peduli antarwarga dan aparat.

Keberhasilan aksi damai ini bukan hanya karena kedewasaan mahasiswa, tetapi juga kesigapan aparat dan komitmen para wakil rakyat. Aksi ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dan aspirasi yang lantang bisa disampaikan tanpa harus merusak, tanpa harus mengorbankan keamanan. Ini adalah potret demokrasi Bengkulu yang sejati, di mana suara rakyat didengar dan kearifan lokal, seperti gotong royong dan menjaga ketertiban, tetap menjadi nilai utama.