BENGKULU, caribengkulu.com– Harapan baru membentang bagi ribuan warga Pulau Enggano. Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa, 24 Juni 2025, secara resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) untuk Percepatan Pembangunan Enggano. Langkah tegas ini menjadi jawaban konkret dari pemerintah pusat atas krisis isolasi yang melumpuhkan kehidupan di pulau terluar Provinsi Bengkulu tersebut selama berbulan-bulan.

Penandatanganan Inpres yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, ini tidak hanya menjadi seremoni formal, tetapi juga puncak dari berbagai upaya advokasi dan koordinasi lintas lembaga. Presiden Prabowo, didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, menunjukkan komitmen kuatnya untuk Enggano.

"Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat. Kami akan terus bantu dan mendorong pembangunan Enggano," ujar Presiden Prabowo sesaat sebelum menandatangani dokumen krusial tersebut. "Sekarang ini saya tanda tangan Inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano. Bismillahirrahmanirrahim," tambahnya dengan nada mantap.

Pernyataan Presiden ini menjadi angin segar yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Enggano. Inpres ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat untuk menggerakkan seluruh sumber daya pemerintah secara terpadu dan menyeluruh.

Akar Masalah: Krisis Akibat Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai

Keterisolasian Pulau Enggano bukanlah masalah baru, namun kondisinya memburuk secara drastis dalam beberapa bulan terakhir. Penyebab utamanya adalah pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, yang merupakan gerbang utama menuju dan dari Enggano.

Pendangkalan yang parah membuat kapal-kapal penyeberangan, termasuk kapal feri yang menjadi urat nadi transportasi dan logistik, tidak dapat bersandar. Akibatnya, sejak lebih dari sebulan lalu, praktis tidak ada pelayaran reguler. Pulau yang berjarak sekitar 156 kilometer dari Kota Bengkulu ini seolah terputus dari dunia luar.

Dampaknya terasa langsung di setiap sendi kehidupan masyarakat. Kepala Desa Kaana, Alamudin, dalam sebuah kesempatan menggambarkan betapa pasrahnya kondisi warga. "Hasil bumi tidak terjual, maka uang tidak ada. Akibatnya, kebutuhan sekolah, kesehatan, dan belanja sehari-hari tidak bisa dibeli. Bahan pokok ada, namun tidak ada uang untuk belanja," jelasnya.

Putaran ekonomi di pulau itu lumpuh total. Para petani merugi karena hasil panen seperti pisang, kelapa, dan komoditas lainnya membusuk tak bisa diangkut. Hanya mereka yang berpenghasilan tetap seperti ASN, TNI, dan Polri yang relatif aman, sementara mayoritas warga yang bergantung pada hasil alam kehilangan sumber pendapatan utama mereka.

Respons Cepat Legislatif dan Eksekutif

Jeritan warga Enggano akhirnya sampai ke telinga para pembuat kebijakan di Senayan. Melalui Anggota DPR RI dan tokoh masyarakat, keluhan ini diterima oleh pimpinan DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian menugaskan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah guna mencari solusi tuntas.

Sufmi Dasco Ahmad bergerak cepat. Ia menampung aspirasi masyarakat dan langsung berkomunikasi dengan Presiden Prabowo. Proses ini berujung pada sebuah rapat koordinasi tingkat tinggi yang melibatkan kementerian-kementerian terkait.

"Setelah hari ini melalui rapat koordinasi DPR yang menerima keluhan dari masyarakat Enggano, akhirnya diputuskan bahwa penyelesaian masalahnya harus melalui Inpres supaya terpadu dan menyeluruh," ungkap Dasco.

Langkah ini menunjukkan sinergi yang efektif antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam merespons keadaan darurat yang dihadapi rakyat. DPR tidak hanya berfungsi sebagai penyambung lidah, tetapi juga aktif mengawal hingga lahirnya sebuah kebijakan konkret.

Inpres Sebagai Payung Hukum dan Harapan Baru

Terbitnya Inpres ini bukan sekadar solusi sementara. Inpres ini berfungsi sebagai "payung hukum" yang memberikan mandat jelas kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mengeroyok permasalahan di Enggano dari berbagai sisi.

Langkah-langkah yang diharapkan segera terealisasi antara lain:

1. Percepatan Pengerukan: Pengerukan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai oleh PT Pelindo akan dipercepat dan diawasi secara ketat untuk memastikan kapal bisa segera beroperasi normal.
2. Solusi Transportasi Alternatif: Sambil menunggu pengerukan selesai, pemerintah akan mengkaji dan mengoptimalkan rute alternatif, termasuk kemungkinan pemanfaatan Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur yang secara geografis lebih dekat dengan Enggano.
3. Pembangunan Infrastruktur: Inpres ini menjadi landasan untuk program pembangunan jangka panjang di Enggano, mencakup infrastruktur dasar, konektivitas, ekonomi, dan pertahanan, mengingat statusnya sebagai pulau terluar yang strategis.

Bagi masyarakat Bengkulu, khususnya warga Enggano, Inpres ini adalah bukti nyata kehadiran negara. Ini adalah langkah maju dari sekadar bantuan darurat menjadi sebuah komitmen pembangunan yang berkelanjutan. Kini, bola berada di tangan para pelaksana di lapangan untuk mengeksekusi setiap instruksi Presiden dengan cepat dan tepat, mengubah naskah Inpres menjadi dermaga yang dapat disandari, jalan yang mulus, dan senyum optimisme di wajah rakyat Enggano.