BENGKULU – Harapan baru membentang bagi masyarakat Pulau Enggano. Setelah berbulan-bulan terisolasi akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, titik terang mulai terlihat. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, secara resmi membentuk Tim Koordinasi Penanganan Keadaan Tertentu Pulau Enggano dan Alur Pelabuhan Pulau Baai. Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang menjadi angin segar bagi konektivitas dan perekonomian di pulau terluar Bengkulu tersebut.

Tim yang dibentuk ini memiliki tugas krusial: melakukan sinkronisasi antar-perangkat daerah dan instansi vertikal untuk menormalisasi alur pelayaran, transportasi, dan logistik, serta mempercepat pembangunan di Pulau Enggano. "Tim ini akan memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan, serta memberikan rekomendasi kepada Gubernur," ujar Helmi Hasan dalam keterangannya, Rabu (2/7/2025).

Pembentukan tim ini bukan tanpa alasan. Selama empat bulan terakhir, pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai telah melumpuhkan aktivitas pelayaran. Kapal penyeberangan yang menjadi urat nadi transportasi dan logistik ke Enggano tak bisa beroperasi. Akibatnya, hasil bumi seperti pisang, kelapa, dan hasil laut lainnya tak bisa dijual ke daratan, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Enggano.

Optimisme di Tengah Keterbatasan

Di tengah kesulitan tersebut, optimisme tetap menyala. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, menyatakan keyakinannya bahwa proses pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai akan selesai sebelum tenggat waktu yang ditetapkan dalam Inpres, yaitu 31 Juli 2025.

"Kami targetkan kapal-kapal dapat mulai melintasi alur secara terbatas sebelum tenggat waktu," kata Masyhud saat meninjau langsung progres pengerukan bersama Komisi V DPR RI, Kamis (3/7/2025).

Pengerukan tahap pertama untuk alur darurat dengan kedalaman -4 meter LWS (Low Water Spring) hampir rampung. Selanjutnya, akan dilakukan normalisasi hingga kedalaman -6,5 meter LWS untuk memastikan kelancaran pelayaran jangka panjang.

Kolaborasi Lintas Sektor

Penyelesaian masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Komisi V DPR RI, yang dipimpin oleh Syaiful Huda, mengapresiasi langkah cepat dan kolaboratif dari berbagai pihak, terutama Kementerian Perhubungan. "Kami mencatat komitmen Ditjen Perhubungan Laut tidak hanya dalam pembukaan alur, tetapi juga dalam upaya jangka panjang yang lebih berkelanjutan," ujar Syaiful Huda.

Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mian, juga menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendukung percepatan pemulihan fungsi Pelabuhan Pulau Baai. "Kita berharap semoga dalam waktu dekat sudah dapat dikirimkan kabar kepada masyarakat Pulau Enggano bahwa akses pelabuhan kembali terbuka dan pendistribusian logistik dapat segera berjalan," pungkasnya.

Menepis Isu Kelaparan, Membuka Akses Ekonomi

Gubernur Helmi Hasan menepis isu kelaparan yang beredar di Pulau Enggano. Menurutnya, persoalan utama bukanlah ketersediaan bahan pokok, melainkan terganggunya akses transportasi yang menghambat masyarakat memasarkan hasil bumi mereka.

"Masyarakat Enggano adalah masyarakat pekerja keras yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi petani dan nelayan. Maka ketika akses ke daratan terhambat, bukan soal pasokan yang terganggu, tapi mereka kesulitan menjual hasil alamnya," tegas Helmi.

Dengan rencana operasional terbatas pada awal Juli ini, Pelabuhan Pulau Baai diharapkan dapat kembali berfungsi sebagai simpul distribusi utama. Ini akan menjadi kabar gembira yang sangat dinantikan oleh masyarakat Bengkulu, khususnya di Pulau Enggano, yang akan kembali terhubung dengan daratan dan roda perekonomian mereka dapat berputar kembali.