Bengkulu, CariBengkulu.com– Provinsi Bengkulu kini selangkah lebih maju dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sekaligus mencetak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil dan profesional. Terobosan ini ditandai dengan peresmian Migrant Center Merah Putihdan peluncuran program Desa Migran Emasoleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, pada 28 dan 29 Juli 2025. Inisiatif strategis ini diharapkan mampu menekan angka keberangkatan PMI ilegal yang rentan TPPO dan membuka peluang kerja global bagi ribuan putra-putri Bengkulu.

Migrant Center: Pusat Layanan Terpadu yang Dinantikan

Selama ini, masyarakat Bengkulu yang berminat menjadi pekerja migran kerap menghadapi kendala besar. Proses persiapan yang berbelit, mulai dari pelatihan keterampilan di satu daerah, sertifikasi di tempat lain, hingga pemeriksaan kesehatan yang kadang harus dilakukan hingga ke Sumatera Selatan, menjadi momok tersendiri. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan, tetapi juga berpotensi mendorong calon pekerja memilih jalur ilegal yang membahayakan keselamatan dan hak-hak mereka.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Abdul Kadir Karding meresmikan Migrant Center Merah Putih yang berlokasi di Gedung GTC Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pusat layanan terpadu ini hadir sebagai solusi komprehensif. "Dengan adanya Migrant Center di Bengkulu, pekerja migran akan terhindar dari perdagangan orang. Migrant center ini akan menjadi wadah warga Bengkulu berkonsultasi menjadi migran yang legal," tegas Menteri Abdul pada Senin (28/7).

Fasilitas ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses persiapan PMI, mulai dari pemberian informasi prosedur kerja ke luar negeri, pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja internasional, hingga pendampingan administrasi dan hukum. Dengan demikian, calon PMI dari Bengkulu tidak perlu lagi repot berpindah-pindah lokasi, menjadikan seluruh proses lebih efektif dan efisien.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyambut baik kehadiran Migrant Center ini. Ia bahkan menargetkan peningkatan jumlah penempatan PMI dari Bengkulu, dari yang sebelumnya hanya sekitar 300 orang per tahun, menjadi minimal 1.000 orang per tahun. “Kami siap jadi provinsi percontohan. Bengkulu akan all out mendukung kebijakan Pak Menteri agar anak-anak muda kita bisa bekerja secara prosedural dan sejahtera,” ujar Gubernur Helmi. Komitmen ini diperkuat dengan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar oleh Pemprov Bengkulu untuk mendukung biaya keberangkatan pekerja migran.

Lahirnya "Migrant Class" dan PMI Expo 2025: Mencetak Tenaga Kerja Berdaya Saing Global

Tak berhenti pada Migrant Center, Kementerian P2MI juga mendorong pembentukan Migrant Class di Bengkulu. Program ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil sejak dini, bahkan terintegrasi ke dalam kurikulum SMA, SMK, politeknik, hingga kampus. Migrant Class akan mewadahi minat anak-anak muda yang bercita-cita bekerja di luar negeri, membekali mereka dengan pengajaran bahasa asing, keterampilan spesifik yang dibutuhkan di pasar kerja internasional, serta pemahaman mengenai kondisi negara tujuan.

“Melalui Migrant Class, kita ingin memastikan para pekerja tidak akan kesulitan di luar negeri dan dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi,” jelas Menteri Abdul. Sebagai langkah awal, program ini dapat dimulai sebagai kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan survei peminatan siswa atau mahasiswa, sehingga persiapan tenaga kerja terampil sesuai dengan minat dan potensi individu.

Selain itu, momen peresmian Migrant Center juga dirangkai dengan PMI Expo 2025 yang menyediakan ribuan lowongan pekerjaan di luar negeri. Dalam expo ini, 100 pelajar asal Bengkulu juga dilepas untuk mengikuti program G to G (Government to Government) ke Jepang, yang dijadwalkan berangkat pada Desember mendatang. Kehadiran 40 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan 40 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) binaan BP3MI Sumatera Selatan dalam expo ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi penempatan PMI yang aman dan profesional.

Desa Migran Emas: Benteng Perlindungan dari Akar Rumput

Pada 29 Juli 2025, Menteri Abdul Kadir Karding melanjutkan kunjungannya dengan meluncurkan program Desa Migran Emas (Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera) di 12 desa percontohan di Provinsi Bengkulu. Program ini merupakan upaya krusial dalam memperkuat perlindungan PMI dari tingkat paling dasar, yaitu desa.

"Basis orang merekrut di desa. Oleh karena itu kita harus membuat ekosistem perlindungan di desa. Harus ada kerja sama antara kepala desa, polisi, perangkat masyarakat, dan pihak terkait, untuk memastikan rakyat yang ingin bekerja ke luar negeri dengan aman," tutur Menteri Karding.

Desa Migran Emas akan menjadi pusat informasi vital bagi masyarakat tentang berbagai peluang kerja, negara tujuan, prosedur legal, serta daftar perusahaan dan lembaga pelatihan kerja yang terpercaya. Dengan edukasi yang memadai, masyarakat desa diharapkan tidak mudah terjebak oleh modus-modus penipuan atau sindikat TPPO yang kerap berkedok rekrutmen calon PMI.

Menteri Karding menekankan bahwa banyak kasus keberangkatan non-prosedural disebabkan oleh calo-calo yang merajalela di kampung-kampung, bahkan melibatkan oknum kepala desa atau perangkat desa. “Penjahat, sindikat itu cari untung sendiri, menjual orang kita keluar, tidak peduli susah, tidak makan atau membahayakan keselamatan. Ini orang jahat, ini kalau tidak diungkapkan berbahaya,” tegasnya. Oleh karena itu, Desa Migran Emas menjadi benteng penting untuk mencegah praktik-praktik ilegal ini dan memastikan setiap PMI berangkat melalui jalur yang aman dan terjamin hak-haknya.

Dengan sinergi antara Migrant Center, Migrant Class, dan Desa Migran Emas, Provinsi Bengkulu diharapkan dapat menjadi pelopor dalam menciptakan ekosistem penempatan PMI yang terintegrasi, aman, dan berdaya saing global. Ini adalah langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lapangan kerja luas dan melindungi setiap anak bangsa dari ancaman TPPO, demi kesejahteraan masyarakat Bengkulu secara menyeluruh.